Mengapa CIMS Hadir?
Realitas keberagaman agama dan budaya di Indonesia bukan hanya menjadi kekuatan, tetapi juga tantangan dalam bagaimana bangsa ini dibayangkan dan diwujudkan secara kolektif. Selama dua dekade terakhir, Indonesia menyaksikan berbagai bentuk kekerasan—baik fisik maupun simbolik—yang dipicu atau dipengaruhi oleh eksploitasi sentimen keagamaan dan kultural.
Salah satu akar dari kerentanan tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan pengakuan terhadap “yang lain,” yang kemudian melahirkan stereotip, prasangka, serta normalisasi dominasi kelompok tertentu. Pembelajaran agama yang masih bersifat konfesional dan mono-religius memerlukan pembaruan pedagogis ke arah keterbukaan dan empati antarkeyakinan.
Dengan menyadari peran penting perguruan tinggi dalam membangun masyarakat yang harmonis, multireligius, dan multikultural, serta sejalan dengan tradisi Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (YPSIM) yang telah berdedikasi selama lebih dari 35 tahun, CIMS didirikan di bawah naungan Universitas Satya Terra Bhinneka sebagai ruang belajar, riset empiris, dan advokasi kebijakan publik.
“CIMS hadir untuk mendukung pewujudan masyarakat inklusif dengan memperkuat pemahaman dan kesadaran lintas agama dan lintas budaya.”
4 Pilar Misi & Program Aksi
Riset Kolaboratif Berbasis Bukti
Melaksanakan dan memfasilitasi penelitian berbasis data empiris mengenai dinamika keberagamaan, resolusi konflik, dan multikulturalisme bersama para fellow peneliti serta lembaga riset bertaraf nasional dan global.
Pelayanan & Pengabdian Masyarakat
Melaksanakan program nyata di tengah komunitas untuk memperkuat modal sosial, memfasilitasi dialog warga antarkelompok rentan, serta merawat kohesi keberagaman di tingkat akar rumput.
Pengajaran 3 Mata Kuliah Wajib
Mengampu mata kuliah universitas untuk seluruh mahasiswa: Pendidikan Kewarganegaraan, Religiusitas, dan Inklusivitas & Multikulturalisme guna membentuk karakter intelektual yang beretika dan inklusif.
Kerja Sama & Advokasi Kebijakan
Menjalin aliansi strategis bersama institusi riset dan universitas mitra (Oxford, UGM, BRIN, SETARA Institute, dan Maarif Institute) dalam menyusun rekomendasi kebijakan publik menuju tata kota yang toleran.